#760 Percepatan Pengakuan Hutan Adat , Ujian Kredibilitas Pemerintah

Rencana pemerintah untuk menetapkan status Hutan Adat seluas ±1,47 juta hektar pada periode 2025–2029 merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen negara pasca-Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Angka ini bukan sekadar target statistik, melainkan representasi dari 95 usulan komunitas adat yang secara administratif telah lengkap namun tertunda penetapannya. Momentum ini menjadi ujian kredibilitas bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa pengembalian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat bukan hanya wacana politik, melainkan upaya nyata dalam mewujudkan keadilan agraria dan perlindungan ekologis berbasis kearifan lokal di tengah ancaman krisis iklim global.

Namun, realisasi target tersebut menghadapi tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait "leher botol" administrasi di tingkat pemerintah daerah. Ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proses identifikasi dan verifikasi subjek Masyarakat Hukum Adat (MHA) sering kali menjadi penghambat utama, mengingat minimnya alokasi dana dan komitmen politik di tingkat lokal. Situasi ini diperparah oleh konflik tenurial yang tumpang tindih dengan izin konsesi korporasi, menjadikan proses pengakuan hak sering kali terjebak dalam sengkarut birokrasi yang mahal dan berlarut-larut, seolah menyandera hak konstitusional masyarakat adat pada prosedur administratif yang kaku dan berbelit.

Untuk memecah kebuntuan ini, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui SK Menteri Kehutanan No. 144/2025 menawarkan harapan baru sebagai instrumen penerobos sekat sektoral. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah pusat untuk melakukan intervensi fiskal dan menyederhanakan syarat pengakuan subjek cukup melalui SK Kepala Daerah, tanpa harus menunggu Peraturan Daerah yang rumit. Selain itu, integrasi isu Hutan Adat ke dalam narasi perubahan iklim global membuka peluang akses pendanaan internasional, yang dapat menutupi defisit anggaran domestik dan memastikan bahwa masyarakat adat diakui secara de facto dan de jure sebagai garda terdepan dalam penjagaan hutan tropis Indonesia.