#881 Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional

Istilah "Masyarakat Tradisional" merupakan warisan cara pandang modernisme abad ke-19 yang sering kali memosisikan komunitas lokal sebagai pihak yang tertinggal atau "belum modern". Dalam kacamata negara, kategori ini digunakan untuk melegitimalisasi proyek pembinaan dan penyeragaman identitas, di mana masyarakat dianggap sebagai relik masa lalu yang harus "dimodernisasi" agar sesuai dengan standar pembangunan. Sayangnya, upaya pemberian baju dan rumah permanen ini sering kali menjadi pintu masuk bagi pengambilalihan tanah leluhur, karena tradisi dianggap sebagai beban sejarah yang menghambat kemajuan ekonomi bangsa.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi tersebut, muncullah istilah "Masyarakat Adat" yang menekankan pada kedaulatan dan identitas mandiri (self-identification). Istilah ini bukan sekadar label sosiologis, melainkan sebuah pernyataan politik bahwa komunitas tersebut memiliki sistem nilai, pemerintahan, dan hukum sendiri yang hidup jauh sebelum negara ini berdiri. Dengan menyebut diri mereka sebagai masyarakat adat, komunitas-komunitas ini menolak didefinisikan oleh pihak luar dan menuntut pengakuan atas hak-hak dasar mereka sebagai subjek hukum yang setara, bukan lagi sebagai objek pembinaan birokrasi.

Namun, pengakuan tersebut sering kali terbentur pada istilah teknis-yuridis "Masyarakat Hukum Adat" yang menjadi syarat mutlak dalam administrasi negara. Meski Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 telah memisahkan hutan adat dari hutan negara, komunitas di lapangan tetap terjebak dalam paradoks birokrasi: mereka harus membuktikan eksistensinya melalui proses verifikasi dan peraturan daerah yang panjang serta melelahkan. Akibatnya, banyak komunitas yang nasibnya tertahan di ruang tunggu—diakui secara sosial namun belum sah secara hukum—sementara hutan mereka terus terancam oleh desakan investasi dan kebijakan yang sering kali lebih berpihak pada kertas daripada kenyataan di lapangan.