#983 Ekosistem Kelembagaan Perhutanan Sosial

Kelembagaan Perhutanan Sosial sering kali terjebak dalam paradigma organisasi mesin yang kaku, di mana Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dibentuk hanya untuk memenuhi syarat administratif izin negara. Dalam model mesin ini, lembaga hanya bergerak jika ada instruksi atau bantuan proyek dari luar, sehingga mudah lumpuh saat dukungan tersebut terhenti. Sebaliknya, pendekatan ekosistem organisasi memandang kelembagaan sebagai organisme hidup yang memiliki daya internal untuk tumbuh dan beradaptasi secara mandiri. Dengan mengubah cara pandang ini, lembaga perhutanan sosial tidak lagi dilihat sebagai struktur kotak-kotak di atas kertas, melainkan sebagai entitas dinamis yang memiliki "napas" kehidupan dan kelenturan dalam menghadapi perubahan lingkungan maupun kebijakan.

Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kekuatan jalinan hubungan antaranggota yang menyerupai jaringan miselium di lantai hutan. Kelembagaan yang kuat harus tumbuh secara organik dari bawah, dimulai dari kegiatan nyata di tapak seperti menanam pohon atau menjaga mata air, yang kemudian mengkristal menjadi komitmen kolektif. Di dalam ekosistem ini, kepercayaan (trust) dan komunikasi yang cair berfungsi sebagai nutrisi yang mengalirkan energi ke seluruh bagian organisasi tanpa terhambat oleh sekat hierarki yang dingin. Ketika lembaga didesain sebagai sebuah ekosistem, setiap individu di dalamnya merasa memiliki peran vital, sehingga organisasi mampu memelihara dirinya sendiri secara berkelanjutan melalui prinsip autopoiesis atau kemandirian sistem.

Pada akhirnya, kesejahteraan ekonomi masyarakat desa akan muncul sebagai dampak atau "buah" alami dari pohon kelembagaan yang memiliki akar kegiatan yang menghujam kuat. Kesalahan fatal dalam banyak program perhutanan sosial adalah memaksakan hasil ekonomi sebelum ekosistem kelembaganya sehat dan stabil. Jika kelembagaan dikelola dengan prinsip ekosistem yang mengedepankan kepemimpinan melayani dan distribusi kekuasaan yang adil, maka unit usaha seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) akan tumbuh dengan daya tahan pasar yang tinggi. Melalui integrasi antara kearifan lokal dan manajemen yang transparan, ekosistem organisasi ini akan menjamin kedaulatan masyarakat atas hutannya sekaligus memastikan kelestarian alam bagi generasi mendatang.