#987 Dinamika Identitas, Tenurial, dan Politik Pengakuan di Indonesia

Dinamika identitas di Indonesia saat ini bermuara pada kontestasi nomenklatur antara Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal yang bukan sekadar urusan semantik, melainkan arena politik pengakuan hak atas sumber daya alam. Penggunaan istilah "Masyarakat Hukum Adat" dalam konstitusi mencerminkan pengakuan atas kedaulatan politik lokal (beschikkingsrecht), sementara istilah "Masyarakat Adat" yang diusung gerakan sosial menekankan pada identitas budaya dan spiritual yang melampaui teks hukum formal. Ketegangan ini menunjukkan bahwa identitas kolektif sering kali didefinisikan secara kaku oleh negara melalui proses administrasi, yang ironisnya memaksa komunitas yang sudah ada sebelum republik berdiri untuk mencari legitimasi legal demi melindungi wilayah leluhur mereka dari arus pembangunan yang sering kali mengabaikan kondisi internal mereka.

Aspek tenurial menjadi inti dari perjuangan ini, di mana tanah ulayat dipahami sebagai ruang hidup sakral yang memiliki struktur penguasaan kompleks antara kepentingan publik dan privat. Melalui "teori balon," terlihat bahwa hubungan antara hak kedaulatan komunitas (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat/KMHA) dan hak pemanfaatan kelompok keluarga (Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat/KAMHA) bersifat dinamis; menguatnya kewenangan publik sering kali terjadi saat mekanisme pewarisan privat macet, dan sebaliknya. Kompleksitas ini menuntut ketelitian luar biasa dalam identifikasi subjek dan objek agraria agar pendaftaran tanah oleh negara tidak justru menghancurkan tatanan sosial internal. Terlebih lagi, tantangan urbanisasi dan masyarakat kota yang heterogen semakin memperumit situasi, di mana hubungan transaksional dengan tanah mulai menggeser nilai-nilai komunal yang menjadi akar kekuatan masyarakat adat.

Politik pengakuan di Indonesia saat ini terjebak dalam paradoks hukum, di mana eksistensi masyarakat adat baru dianggap sah secara legal jika telah "diakui" melalui produk hukum daerah seperti Perda atau SK Bupati. Hal ini menciptakan hambatan birokratis yang signifikan, di mana definisi yang kaku sering kali digunakan sebagai alat eksklusi bagi komunitas yang tidak memenuhi standar "keaslian" versi pemerintah. Oleh karena itu, pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi sangat mendesak untuk mensinkronkan berbagai regulasi sektoral yang tumpang tindih, mulai dari sektor kehutanan hingga agraria. Tanpa payung hukum yang kuat dan sensitif terhadap keragaman tipologi masyarakat—dari yang berburu-meramu hingga masyarakat agraris mapan—pengakuan negara hanya akan menjadi formalitas administratif belaka, alih-alih menjadi instrumen perlindungan hak asasi yang berkeadilan bagi pemilik sah tanah asal-usul.